Selaraskan Rencana Pembangunan, DP3AP2KB NTB Ikuti Rakortekrenbang Tahun 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB diwakili Sekretaris, Muh Yahya menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024, Regional I, Kamis (29/2/2024). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini berlangsung di Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur.

Sekretaris DP3PA2KB Prov. NTB menyampaikan bahwa DP3AP2KB NTB mengikuti dua Desk urusan yakni Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Urusan Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).

“Dalam kegiatan ini dibahas mengenai usulan teknis program, kegiatan, dan sub kegiatan daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan kementerian/lembaga yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Di samping itu juga disepakati target kinerja untuk tahun 2025,” jelas Pak Yahya.

Urusan PPPA diukur dari delapan indikator kinerja diantaranya: Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Perlindungan Anak (IPA), Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif, Indeks Ketimpangan Keluarga (IKG), Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya, Persentase ARG, dan Provinsi Layak Anak (Provila).

Imelda, perwakilan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) Bappeda Provinsi NTB menyampaikan bahwa indikator-indikator tersebut memang tidak asing bagi kami (Pemrov NTB – red). Akan tetapi, beberapa indikator ini diakuinya belum dicantumkan dalam dokumen perencanaan di level daerah maupun Renstra Perangkat Daerah.

“Kedepan, ini akan menjadi catatan kami dalam penyusunan rencana pembangunan selanjutnya,” ujarnya.

Imelda menambahkan, beberapa capaian pembangunan yang masih rendah seperti Nilai APE dan Persentase ARG dipengaruhi oleh pemahaman SDM di masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB terkait Pengarusutamaan Gender yang masih rendah.

“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan pembekalan untuk peningkatan kapasitas SDM kami di NTB,” ujarnya.

Terpisah, Urusan PPKB dibahas dalam Desk yang berbeda. Urusan PPKB diikuti oleh perwakilan Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Perwakilan BKKBN, Bappeda Prov NTB dan DP3AP2KB Provinsi NTB.

Keberhasilan urusan PPKB diukur dengan lima indikator yaitu: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Age Spesific Fertility Rate (ASFR), Angka Kelahiran Total, Persentase penggunaan Alat Kontrasepsi Modern (mCPR), Unmet Need,” tambah beliau.

Sekretaris DP3AP2KB Prov NTB menyampaikan indikator urusan PPKB ini sebagian besar menjadi ranah BKKBN di level provinsi.

“Namun, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan BKKBN Provinsi NTB guna mendukung capaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” tutupnya.

Satu tanggapan untuk “Selaraskan Rencana Pembangunan, DP3AP2KB NTB Ikuti Rakortekrenbang Tahun 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *