Berita Terbaru

Zikir Akbar Menuju Perempuan Berdaya, NTB Gemilang, Indonesia Maju

Dalam rangka memperingati HUT NTB ke-64, Hari Ibu ke-94 dan HUT Dharma Wanita ke-23, DP3AP2KB NTB bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB dan Biro Kesra Setda Provinsi NTB menggelar zikir akbar dengan tema Perempuan Berdaya, NTB Gemilang, Indonesia Maju, jumat (9/12). Zikir Akbar dihadiri oleh Pembina Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB yang juga Ketua…

Baca selengkapnya

HUT Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB ke-23, Lomba Busana Kebaya Digelar!

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB yang ke 23, Lomba Busana Kebaya atau Kutu Baru di kalangan anggota digelar di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, pada Kamis 8 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni memaparkan, diadakannya Lomba Busana Kebaya atau Kutu…

Baca selengkapnya

Sepanjang 2022, Ada 188 Anak di NTB Jadi Korban Kekerasan Seksual

Mataram – Kekerasan seksual pada anak di bawah umur masih banyak terjadi di NTB. Bahkan belum lama ini pihak kepolisian telah mengungkap beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk NTB sendiri tercatat hingga Oktober 2022 ini ada 188 anak jadi korban kekerasan seksual. “Khusus untuk kekerasan seksual, anak yang menjadi korban ini sampai dengan Oktober…

Baca selengkapnya

Kesenjangan Gender, Peran Perempuan di Dunia Kerja Masih Minim

Saat ini, representasi perempuan pada posisi kepemimpinan senior masih kurang. Laporan Kesenjangan Gender Forum Ekonomi Dunia Global (2020) menyatakan bahwa hanya 22,10% perusahaan yang memiliki perwakilan perempuan pada posisi manajerial di Indonesia. Selain itu, laporan Voluntary National Review tentang Sustainable Development Goals (2021) menyatakan bahwa perempuan memegang 33,08% posisi manajerial di pemerintahan serta perusahaan publik…

Baca selengkapnya

Evaluasi implementasi DRPPA Kabupaten Lotim dan KLU

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani menjelaskan Program Inklusi adalah program kerjasama Australia dengan Pemerintah Indonesia. Ada 7 prioritas inklusi yaitu Identitas ibu, Jaminan sosial, Penghapusan…

Baca selengkapnya