Mataram (12/01/2021) – Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) seharusnya menjadi baseline data pembangunan yang berwawasan kependudukan di Provinsi NTB mengingat pada tahun 2020-2030 nanti kita mendapatkan bonus Demografi. “Suatu kondisi komposisi penduduk yang didominasi kalangan muda yang berusia produktif , ini yang harus kita antisipasi mulai sekarang, bonus demografi 2030 harus menjadi benefit bukan beban,”ujar Helmi Presiden Koalisi kependudukan NTB. “Kita harus berani membalik mainset cara pandang pembangunan di NTB dengan memandang Pulau Sumbawa sebagai sasaran potensial untuk lebih dikembangkan dengan meratakan jumlah penduduk yang saat ini masih jomplang dengan 70% penduduk tinggal di Pulau Lombok yang luasnya hanya ¼ Provinsi NTB,”lanjutnya. “Migrasi penduduk adalah salah satu jalan keluar, namun…

Oleh : H. Mulyadi Fadjar, S.Kp, M.Kes Pemerintan Provinsi NTB, Provinsi pertama yang mengatur PUP, Provinsi pertama yang mengusulkan untuk revisi UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung Program PUP dengan mengeluarkan SE No. 150/1138/Kum, Tentang PUP tertanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun dan membentuk Tim Koordinasi Pengembangan GEN 2025 dalam upaya meningkatkan UKP. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB sampai Kabupaten/Kota adalah dengan Pembentukan Kelompok DW-PUP yang melibatkan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat desa. Melakukan upaya peningkatan keterampilan remaja untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai faktor penyebab utama terjadinya perkawinan dini. Program Pengembangan Kelompok DW di…

Lombok Barat (16/11/2020) – Pemerintah provinsi mendorong kabupaten/kota untuk memberikan edukasi pentingnya upaya Pendewasaan Usia Perkawinan demi mempersiapkan masa depan generasi muda. Demikian resume sambutan Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. pada kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya Bunda Eny menjelaskan bahwa peran provinsi adalah memfasilitasi dengan mempersiapkan regulasi sebagai landasan pelaksanaannya di daerah. Saat ini sedang disusun grand design pengendalian kependudukan (GDPK) dan Ranperda pencegahan perkawinan anak serta peraturan gubernur tentang pendewasaan usia perkawinan. Diharapkan kabupaten/kota dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan daerah sampai peraturan desa agar dapat diterapkan di masyarakat. “Saya harapkan regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menekan laju…

Mataram (15/11/2020) – Kesuksesan sebuah program sangat dipengaruhi oleh koordinasi. Sebagaimana dalam mengupayakan peningkatan ketahanan remaja, tentu bukan hanya remaja saja yang bergerak. Tapi dibutuhkan koordinasi baik dari unit terkecil seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Mewakili Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala DP3A2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah meresmikan Launching Program Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020. Langkah ini dapat diikuti oleh seluruh remaja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama kita berikan yang terbaik dalam diri, menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif untuk mewujudkan NTB Gemilang. Salam Genre 👌 #dp3ap2kbntb #ntbamanndanberkah #kotalayakanak #ntbgemilang

Selong (19/11/2020) – Masyarakat Desa Kembang Kerang Daye Kabupaten Lombok Timur berkomitmen bersama untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut dibuat komitmen bersama antara aparat desa dan masyarakat untuk melaksanakan isi Perdes yaitu:1) Anak remaja membuat pernyataan untuk tidak menikah sebelum menyelesaikan pendidikannya; 2) Orang tua membuat pernyataan tidak menikahkan anaknya sebelum mencapai umur ideal untuk menikah 21 tahun; 3) Masyarakat tidak menggerakkan massa apabila ada anaknya yg mau menikah di bawah umur 19 dan kepala dusun menolak untuk memberikan persetujuan pernikahan dibawah tangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak…

Mataram (11/11/2020) — Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sangat penting sebagai pemberi arah kebijakan pembangunan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itu perlu ditetapkan dengan sebuah regulasi baik Peraturan Daerah atau Peratutran Gubernur. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, secara langsung mengawal rapat penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Aula Anggrek Kantor Gubernur Provinsi NTB. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah membahas Draf GDPK Provinsi NTB Tahun 2020. Nantinya, setelah GDPK tersusun dapat dimanfaatkan oleh OPD terkait dalam perencanaan pembangunan kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 153 tahun 2014. Staf Ahli Gubernur bidang sosial dan kemasyarakatan, Ir. Andi…

Lombok Timur (13/10/2020) — Program Posyandu Keluarga semakin berkembang, kali ini giliran desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur melounching Posyandu Keluarga. Hadir pada lounching tersebut Wakil Gubernur DR. Hj. Rohmi Djalilah, M.Pd dan Bupati Lombok Timur Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM. “Bila semua kegiatan bisa diintegrasikan di Posyandu, Insyaallah kita bisa melakukan penanganan masalah yang ada didesa dari hulu sampai hilir,”ujar Ummi Rohmi saat memberikan sambutan. “Kita bisa menyelesaikan masalah stunting, kematian Ibu Bayi dan anak, Buruh Migran ilegal, narkoba, perkawinan anak, pendidikan, penyakit menular dan lain-lain,”tambahnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Ummi Rohmi, bahwa masalah muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat, jika memahami insyaallah akan berusaha dari diri sendiri dan…

Gunungsari (5/10/2020) – Posyandu Keluarga terus dikampanyekan, kali ini Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkesempatan memompa semangat warga masyarakat Desa Midang Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat agar mengembangkan Posyandu Keluarga yang terintegrasi. Ummi Rohmi mengapresiasi langkah dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah Desa Midang. Beliau memuji Kepala Desa Midang yang disebutnya memahami betul bagaimana menjadikan kesehatan, ekonomi, pendidikan dan juga lingkungan sebagai prioritas utama. Khusus program Posyandu Keluarga beliau mewanti-wanti betul untuk memberi perhatian secara khusus karena fungsinya begitu urgen dalam melindungan masyarakat dari segala penyakit dari berbagai tingkatan umur mulai bayi sampai lanjut usia. Untuk itu Posyandu Keluarga menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB. Saat…

(Mataram, 01/10/2020) – Sekda Provinsi NTB, Drs Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan bahwa Pernikahan Anak memberikan kontribusi tidak langsung terhadap angka kematian Ibu dan bayi serta berkontribusi pada munculnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan pada rapat pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja di Satuan Pendidikan berlangsung pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2020, bertempat di Aula Anggrek Kantor Gubernur Provinsi NTB. “Pernikahan tanpa dibekali kesiapan fisik dan mental tidak akan dapat menjalankan fungsi keluarga, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah mawadah warohmah tidak tercapai,” Miq Gita panggilan akrabnya. “Penting bagi kita untuk mengetahui mengapa terjadi pernikahan usia muda, supaya dapat mencari solusi pemecahan masalahnya,”lanjutnya. Dijelaskan lebih lanjut, perlu mencari…