2023

Komnas Perempuan RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.Kebijakan-kebijakan ini telah diimplementasikan di daerah untuk mengakomodir penanganan dan perlindungan perempuan terutama berkaitan dengan penegakan hak-hak perempuan di Provinsi NTB.Upaya perlindungan perempuan tidak semata di tekankan pada kasus-kasus penanganan (hilir) namun yang…

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, H Hamzan Wadi, menerima audiensi dan diskusi dengan UN Women terkait Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Pekerja Migran (21/08/2023). Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari BP3MI NTB Dan ADBMI. Dalam kesempatan ini UN Women menyampaikan terkait rencana pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pekerja migran yang…