Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Jalan Singosari No.02-Mataram Telp.(0370)634800
Mataram, (18/10/2022) Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait analisis tematik dan penghitungan angka dengan tema Peningkatan Kualitas pendidikan Anak dalam Rangka Menurunkan Angka Pernikahan Anak. Wahyudin…
Lombok Utara – Kejadian longsor dan banjir pada Minggu (16/10) kemarin di Desa Malaka menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Tidak hanya itu, mereka yang terdampak juga harus mengungsi sementara waktu. Senin (17/10) Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu langsung mengunjungi para masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Pihaknya didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, Kalaksa…
Mataram (07/10/2020) — Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak sangat berperan dalam meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila). Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Dra. T.Wismaningsih Drajadiah merefresh kembali tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA yang meliput membina, mengkoordinasi, melakukan pembinaan, fasilitasi dan meningkatkan kapasitas petugas/pengelola program Perlindungan Anak. “Kami perlu dukungan lintas instansi dalam mewujudkan KLA di…
Mencegah tindakan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Namun butuh kerjasama dan partisipasi masyarakat, khususnya peran aktif dari lingkungan keluarga. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan penegak hukum yang kita harapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi kerap kali tersangkut kasus extraordinari tersebut. Sebagai upaya mitigasi dari perbuatan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi…
Mataram (5/10/2022) — Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, mengungkap data kasus TPPO (trafficking) tahun 2021 di NTB sebanyak 47 orang pada rakor Gugus tugas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Mataram hari ini. “Gugus Tugas harus nyata keberadaannya ditengah masyarakat, artinya tanggap dalam menangani kasus TPPO yang terjadi,”ujar Bunda Wisma. “Melalui…
Mataram (04/10/2022)– Sinergi anggaran antar instansi menjadi bahasan dalam Rapat Koordinasi optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Rakor yang dibuka oleh Asisten III Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH. tersebut dilaksanakan di kantor DP3AP2KB Provinsi NTB dan dihadiri oleh instansi terkait seperti kesehatan, BKKBN, sosial, dukcapil, dikbud dan kominfotik. Bu Asisten menyinggung masalah adminduk yang …