Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Jalan Singosari No.02-Mataram Telp.(0370)634800
Dalam rangka percepatan perwujudan 10 indiator DRPPA di Desa Model DRPPA binaan Kementerian PPPA, telah dilaksanakan monitoring pada hari Senin tanggal 7 November 2022 bertempat di aula DP3AP2KB Provinsi NTB yg dipimpin oleh Kepala Bidang KHP, dihadiri oleh Analis Kebijakan pada Deputi Kesetaraan Gender Kememterian PPPA, perwakilan bidang2 pada DP3AP2KB Provinsi NTB, pejabat pada DP3A…
Mataram (03/10/2022) — Rencana Aksi Daerah menuju Provinsi Layak Anak menjadi pedoman dalam mewujudkan perlindungan anak di Provinsi NTB. “RAD harus kita susun untuk memastikan bahwa kita punya arah yang pasti dalam perlindungan anak,”ujar Kepala DP3AP2KB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dalam rapat internal penyusunan RAD Provila. “Inshaa Alloh tahun 2023 kita raih Provila asalkan kita…
(Bogor, 31-Oktober) Kegiatan Diseminasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Penurunan Angka Kematian Ibu. Ditjen Bangda Kemendagri. Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2022.
Mataram (27/10/2022)– Perempuan Indonesia khususnya NTB harus dipastikan aman dari pusaran terorisme. Terkait hal tersebut pemerintah daerah bekerjasama dengan The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dan Sekolah Rintisan Perempuan Untuk Perubahan (La Rimpu) menyusun Rancangan Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAD PE). Draft RAD ini dibahas dalam…
Mataram (26/10/2022) – Layanan terhadap Perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan di Provinsi NTB, sehingga harus dipastikan sesuai dengan standar. Untuk menjadi lembaga yang kredibel dalam perlindungan perempuan dan anak, maka harus mengacu pada Permen PPPA R.I. Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan UPTD PPA. Adapun prinsip utama pelayanan perlindungan perempuan dan…
Sekotong, (08/10/2022) Kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat di Dusun Bangket Nonen, Mareje Timur, Sekotong, Lombok Barat menuntaskan beberapa aspirasi warga masyarakat yang salah satunya terkait dengan Pencegahan Perkawinan Anak dan Penurunan stunting. “Kami dari provinsi akan mencarikan solusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat, kabupaten dan stakeholder terkait semampu yang kami bisa…
Mataram, (18/10/2022) Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait analisis tematik dan penghitungan angka dengan tema Peningkatan Kualitas pendidikan Anak dalam Rangka Menurunkan Angka Pernikahan Anak. Wahyudin…
Lombok Utara – Kejadian longsor dan banjir pada Minggu (16/10) kemarin di Desa Malaka menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Tidak hanya itu, mereka yang terdampak juga harus mengungsi sementara waktu. Senin (17/10) Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu langsung mengunjungi para masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Pihaknya didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, Kalaksa…
Mataram (07/10/2020) — Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak sangat berperan dalam meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila). Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Dra. T.Wismaningsih Drajadiah merefresh kembali tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA yang meliput membina, mengkoordinasi, melakukan pembinaan, fasilitasi dan meningkatkan kapasitas petugas/pengelola program Perlindungan Anak. “Kami perlu dukungan lintas instansi dalam mewujudkan KLA di…
Mencegah tindakan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Namun butuh kerjasama dan partisipasi masyarakat, khususnya peran aktif dari lingkungan keluarga. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan penegak hukum yang kita harapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi kerap kali tersangkut kasus extraordinari tersebut. Sebagai upaya mitigasi dari perbuatan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi…